Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, akhirnya menyelesaikan tunggakan pajak kendaraan mobil Lexus miliknya yang mencapai Rp 42 juta. Mobil Lexus LX600 produksi tahun 2022 ini kini resmi dimutasi dari pelat nomor Jakarta (B) menjadi pelat Bandung (D). “Kemarin sempat ramai nanya pajak kendaraan yang saya miliki, hari ini nomornya sudah Bandung dan tak ada lagi problem lagi dengan pajak,” ujar Dedi melalui unggahan di media sosialnya yang dikonfirmasi oleh Kompas.com, Sabtu (26/4/2025).
Sebelumnya, Dedi sempat menjadi sorotan publik karena mobil mewahnya tersebut menunggak pajak kendaraan hingga jatuh tempo pada 19 Januari 2025. Mobil bernilai sekitar Rp 1,92 miliar itu tercatat memiliki tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp 40,4 juta.
Anggota Komisi III DPRD Jawa Barat, Taufik Nurrohim, juga sempat mengkritik sikap Dedi terkait tunggakan pajak tersebut. Menurutnya, kepatuhan terhadap kewajiban pajak harus dimulai dari pejabat publik. “Kepatuhan terhadap pajak harus dimulai dari seluruh elemen, termasuk pejabat. Proses penyelesaian administratif ini juga segera diselesaikan agar tidak menimbulkan persepsi negatif lebih luas,” tegas Taufik.
Dedi menjelaskan bahwa alasan tunggakan pajak tersebut terjadi karena mobilnya masih berstatus kredit dan menggunakan pelat Jakarta. “Mobil itu bernomor Jakarta dan karena itu masih kredit, belum lunas, maka saya akan melakukan mutasi ke Jawa Barat,” jelasnya dalam video yang diunggah di akun TikTok-nya, Senin (21/4/2025). Proses mutasi kendaraan ini telah selesai ditangani oleh pihak leasing yang mengelola kredit kendaraan tersebut. Setelah mutasi rampung, seluruh tunggakan pajak ke Pemda DKI Jakarta akhirnya dilunasi.
“Pada akhirnya seluruh tunggakan di Pemda DKI akan lunas dan dilunasi kemudian nomornya di Jawa Barat dan nanti saya membayar pajaknya di Jawa Barat untuk kepentingan rakyat Jawa Barat,” kata Dedi. Sebagai bentuk keteladanan, Dedi juga menegaskan bahwa seluruh kendaraan pribadinya kini menggunakan pelat nomor Jawa Barat. “Saya pastikan mobil yang saya gunakan, motor yang saya pakai semuanya sudah bernomor Jawa Barat,” ujarnya. Langkah ini, menurut Dedi, adalah bagian dari tanggung jawabnya sebagai pejabat publik dalam memberikan contoh baik terkait kepatuhan administrasi pajak kendaraan kepada masyarakat Jawa Barat.
